Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menyatakan dukungan penuh terhadap rencana pemerintah untuk kembali membuka penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) di Arab Saudi, khususnya untuk sektor domestik. Keputusan ini dinilai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan para PMI. APJATI menekankan pentingnya langkah ini setelah adanya moratorium yang berdampak pada peningkatan pekerja migran yang menempuh jalur ilegal.
Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi para PMI. Selama masa moratorium, banyak PMI yang terpaksa memilih jalur non-prosedural, meningkatkan risiko eksploitasi dan pelanggaran hak-hak mereka.
Dukungan APJATI terhadap Pembukaan Kembali Penempatan PMI di Arab Saudi
APJATI, melalui Ketua Bidang Organisasi Adi Febrianto Sudrajat, menyampaikan dukungannya dalam Lokakarya Konsultasi Multi-Pemangku Kepentingan terkait Penempatan Pekerja Rumah Tangga Migran Indonesia ke Arab Saudi. Mereka percaya pembukaan penempatan PMI di sektor domestik Arab Saudi merupakan solusi penting untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul selama moratorium.
APJATI berharap pemerintah dapat memastikan terwujudnya kondisi kerja yang lebih aman bagi para PMI. Hal ini meliputi perlindungan hukum yang komprehensif dan mekanisme pengawasan yang efektif.
Harapan Perlindungan Hukum yang Lebih Baik bagi PMI
Adi Febrianto menjelaskan bahwa moratorium penempatan PMI di Arab Saudi telah menyebabkan banyak pekerja migran memilih jalur ilegal dan tidak terlindungi. Mereka rentan terhadap eksploitasi dan pelanggaran hak asasi manusia.
Dengan dibukanya kembali penempatan PMI melalui jalur resmi, APJATI berharap dapat mengurangi jumlah pekerja migran yang melalui jalur ilegal. Hal ini akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan akses ke layanan bantuan yang lebih memadai.
Pentingnya Kolaborasi Pemerintah dan Pihak Terkait
Pemerintah Indonesia diharapkan dapat berkolaborasi erat dengan berbagai pihak terkait, termasuk APJATI dan pemerintah Arab Saudi. Kerjasama ini penting untuk memastikan kesuksesan program penempatan PMI dan perlindungan optimal bagi para pekerja.
Kerja sama ini akan meliputi penyusunan regulasi yang komprehensif, peningkatan pelatihan bagi calon PMI, serta pengawasan ketat terhadap perusahaan penyalur PMI.
Kolaborasi dengan Pemerintah Arab Saudi melalui Sistem Musaned
Direktur Jenderal Penempatan PMI dari Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Ahnas, menegaskan bahwa pemerintah sedang mempersiapkan secara matang pembukaan kembali penempatan PMI. Kolaborasi dengan Pemerintah Arab Saudi melalui sistem Musaned menjadi fokus utama untuk memastikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pekerja migran.
Sistem Musaned diharapkan mampu memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam proses penempatan dan perlindungan PMI di Arab Saudi. Sistem ini juga akan memudahkan pengawasan dan penyelesaian permasalahan yang mungkin timbul.
Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah
Pemerintah tengah melakukan beberapa langkah penting untuk memastikan keberhasilan program ini. Beberapa di antaranya adalah peningkatan sosialisasi kepada calon PMI, penguatan kerjasama dengan lembaga perlindungan pekerja migran di Arab Saudi, dan penyempurnaan sistem pengawasan dan perlindungan.
Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan PMI di Arab Saudi.
Pembukaan kembali penempatan PMI di Arab Saudi merupakan langkah positif yang perlu didukung oleh semua pihak. Namun, keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dan memastikan kesejahteraan para pekerja migran. Kolaborasi yang kuat antara pemerintah Indonesia, APJATI, dan pemerintah Arab Saudi sangat krusial untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan demikian, program ini diharapkan mampu memberikan manfaat signifikan bagi para PMI dan keluarga mereka, serta memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Arab Saudi.
