Anggota DPD RI Dapil Jakarta, Achmad Azran, mengusulkan pembentukan Kementerian Haji kepada pemerintah. Usulan ini muncul setelah ia menjumpai sejumlah kendala selama menjalankan ibadah haji tahun 2025. Sebagai anggota Tim Monev Haji Kementerian Agama, ia melihat kementerian khusus ini akan sangat membantu koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah Arab Saudi.
Pemerintah Arab Saudi menerapkan sejumlah peraturan baru dalam penyelenggaraan haji tahun ini. Hal ini menurutnya berdampak signifikan pada jemaah haji Indonesia. Oleh karena itu, koordinasi yang efektif sangat krusial.
Usulan Kementerian Haji untuk Optimalkan Pelayanan Haji
Achmad Azran, yang juga dikenal sebagai Bang Azran, menekankan perlunya Kementerian Haji untuk menangani penyelenggaraan ibadah haji. Ia menyatakan hal ini pada Jumat, 13 Juni 2025. Pembentukan kementerian khusus dinilai akan memudahkan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Arab Saudi.
Kebijakan pemerintah Arab Saudi, baik positif maupun negatif, akan berpengaruh langsung pada jemaah haji Indonesia. Koordinasi yang baik dengan perwakilan pemerintah Indonesia di Arab Saudi menjadi kunci keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji.
Temuan di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) sebagai Dasar Usulan
Selama pelaksanaan haji di Armina, Bang Azran menemukan beberapa permasalahan. Hal ini menjadi dasar pertimbangannya untuk mengusulkan pembentukan Kementerian Haji.
Beberapa temuan tersebut meliputi keterlambatan distribusi makanan, keterlambatan penjemputan jemaah, dan kurangnya pelayanan optimal untuk jemaah lansia. Ia secara aktif memantau kondisi lapangan dan berkoordinasi langsung dengan para jemaah untuk memastikan kenyamanan dan kelancaran ibadah mereka.
Permasalahan yang Dijumpai di Armina
- Keterlambatan distribusi makanan menyebabkan sejumlah jemaah merasa kesulitan.
- Keterlambatan penjemputan menimbulkan ketidaknyamanan dan potensi kelelahan bagi jemaah.
- Pelayanan yang kurang memadai bagi jemaah lansia menjadi perhatian serius.
Bang Azran juga aktif mencatat dan melaporkan temuan-temuan lainnya yang memerlukan perhatian khusus. Ia berkomitmen untuk memastikan pelayanan haji yang lebih baik di masa mendatang.
Harapan Terhadap Revisi UU Haji dan Peningkatan Pelayanan
Saat ini, revisi Undang-Undang Haji sedang dibahas di DPR. Bang Azran berharap revisi ini dapat menghasilkan keputusan yang sesuai dengan harapan masyarakat, yaitu peningkatan kualitas pelayanan haji.
Sebagai rukun Islam kelima, ibadah haji memiliki arti penting bagi umat Muslim. Oleh karena itu, penyelenggaraan haji harus diurus dengan baik dan penuh amanah. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana haji.
Penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik dan terkoordinir dengan baik tentunya akan memberikan kenyamanan dan ketenangan bagi para jemaah dalam menjalankan ibadah mereka. Semoga usulan pembentukan Kementerian Haji ini dapat dipertimbangkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan haji Indonesia di masa mendatang. Dengan demikian, ibadah haji dapat berjalan lancar dan memberikan pengalaman spiritual yang berkesan bagi seluruh jemaah.
