Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo) menorehkan prestasi membanggakan sebagai penyumbang terbesar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada kuartal pertama tahun 2025. Prestasi ini menunjukkan peran signifikan sektor digital dalam perekonomian nasional.
Dari total PNBP seluruh kementerian dan lembaga (K/L) yang mencapai Rp 29,7 triliun, Kominfo berkontribusi sebesar Rp 3,25 triliun atau sekitar 10,9%. Angka ini melampaui kontribusi kementerian besar lainnya, termasuk Kementerian Perhubungan dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Kominfo sebagai Top Penyumbang PNBP Kuartal I 2025
Capaian ini terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Plh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suahasil Nazara dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Kamis (8/5/2025).
Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyampaikan apresiasi atas pencapaian ini. Ia menekankan pentingnya peningkatan layanan publik digital.
Secara keseluruhan, realisasi PNBP hingga 31 Maret 2025 mencapai Rp 115,9 triliun, atau 22,6% dari target APBN 2025 sebesar Rp 513,6 triliun.
Sumber Utama Penerimaan Negara Bukan Pajak
PNBP berasal dari berbagai sumber. Berikut rinciannya:
- PNBP sumber daya alam (SDA) migas: Rp 24,9 triliun (20,6% dari target).
- PNBP SDA non-migas: Rp 25,7 triliun (26,5% dari target).
- PNBP kekayaan negara dipisahkan/dividen BUMN: Rp 10,88 triliun (12,1% dari target).
- PNBP lainnya: Rp 37,2 triliun (29,1% dari target).
- PNBP badan layanan umum (BLU): Rp 17,1 triliun (21,9% dari target).
Kominfo berhasil melampaui target dan menjadi penyumbang terbesar, hal ini menunjukkan keberhasilan pengelolaan sektor digital.
Sepuluh Kementerian/Lembaga dengan PNBP Terbesar
Berikut daftar sepuluh K/L dengan kontribusi PNBP terbesar pada kuartal I-2025:
- Kementerian Komunikasi dan Digital: Rp 3,25 triliun (10,9%)
- Kementerian Perhubungan: Rp 3,16 triliun (10,6%)
- Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan: Rp 2,22 triliun (7,4%)
- Kepolisian RI (Polri): Rp 2,12 triliun (7,1%)
- Kejaksaan: Rp 0,81 triliun (2,7%)
- Kementerian ATR/BPN: Rp 0,80 triliun (2,7%)
- Kementerian Agama: Rp 0,56 triliun (1,9%)
- Kementerian Hukum dan HAM: Rp 0,53 triliun (1,8%)
- Kementerian Ketenagakerjaan: Rp 0,48 triliun (1,6%)
- Kementerian Pertahanan: Rp 0,47 triliun (1,6%)
Data ini menunjukkan beragamnya sumber penerimaan negara bukan pajak.
Kemenkeu bersama beberapa K/L sedang merumuskan strategi untuk mengoptimalkan potensi PNBP.
Meutya Hafid mengungkapkan rasa terima kasih atas kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap layanan digital Kominfo. Ia juga menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan layanan, transparansi, dan inovasi digital guna mendukung penerimaan negara.
Suahasil Nazara menambahkan bahwa Kemenkeu bersama beberapa K/L seperti Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kemenhub, Polri, dan Kementerian Lingkungan Hidup tengah merumuskan langkah intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mengoptimalkan potensi PNBP di masa mendatang.
Secara keseluruhan, capaian Kominfo ini menunjukkan potensi besar sektor komunikasi dan digital dalam mendukung penerimaan negara non-pajak seiring dengan perkembangan ekosistem digital nasional.
Ke depan, kolaborasi dan inovasi antar K/L akan sangat penting untuk memaksimalkan potensi PNBP dan memperkuat ketahanan ekonomi negara.
