Kabar baik bagi pemilik kendaraan bermotor di beberapa provinsi di Indonesia! Pemerintah daerah setempat memberikan keringanan pajak kendaraan berupa pemutihan pajak tahun 2025. Program ini memungkinkan pemilik kendaraan untuk mengaktifkan kembali STNK mereka tanpa harus membayar denda pajak tahun-tahun sebelumnya.
Pemutihan pajak ini memberikan solusi bagi masyarakat yang terkendala pembayaran pajak kendaraan karena berbagai alasan. Dengan hanya membayar pajak tahun berjalan, beban finansial menjadi lebih ringan.
Skema Pemutihan Pajak Kendaraan 2025
Skema pemutihan pajak kendaraan yang ditawarkan cukup sederhana. Pemilik kendaraan cukup membayar pajak tahun 2025. Tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya, termasuk denda, dihapuskan.
Selain itu, terdapat bonus tambahan berupa penghapusan biaya balik nama kendaraan selama periode pemutihan berlangsung. Ini merupakan kesempatan emas bagi pemilik kendaraan yang ingin merubah nama pemilik di STNK.
Syarat dan Dokumen yang Dibutuhkan
Untuk memanfaatkan program pemutihan pajak ini, beberapa persyaratan dan dokumen wajib dipenuhi. Persyaratan tersebut bervariasi tergantung masa berlaku perpanjangan STNK yang diinginkan.
Untuk perpanjangan STNK satu tahun, pemilik kendaraan perlu membawa STNK, BPKB, dan KTP asli sesuai data di STNK. Jika diwakilkan, surat kuasa juga dibutuhkan.
- STNK dan BPKB asli wajib dibawa sebagai bukti kepemilikan kendaraan.
- KTP asli pemilik kendaraan sesuai data STNK diperlukan untuk verifikasi identitas.
- Surat kuasa diperlukan jika pengurusan pajak dilakukan oleh pihak lain.
Sementara untuk perpanjangan STNK lima tahun, terdapat penambahan persyaratan. Pemilik kendaraan harus membawa kendaraan tersebut ke kantor Samsat untuk dilakukan cek fisik. Setelah proses selesai, pemilik kendaraan akan mendapatkan pelat nomor baru dan STNK yang baru.
- STNK dan BPKB asli tetap menjadi syarat utama.
- KTP asli pemilik kendaraan juga masih menjadi syarat penting.
- Kendaraan wajib dibawa ke Samsat untuk proses cek fisik kendaraan.
Wilayah yang Menerapkan Pemutihan Pajak dan Jangka Waktunya
Program pemutihan pajak kendaraan ini tidak berlaku di seluruh Indonesia, namun hanya diterapkan di beberapa provinsi. Berikut rincian wilayah dan jangka waktu pelaksanaannya.
Di Jawa Barat, program ini berlangsung dari tanggal 20 Maret hingga 30 Juni 2025. Pemutihan berlaku untuk tunggakan pajak tahun 2024 dan sebelumnya. Pemilik kendaraan cukup membayar pajak tahun 2025 dan balik nama gratis.
Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah juga memberlakukan pemutihan pajak dengan skema serupa. Masyarakat Jawa Tengah terbebas dari biaya pokok pajak, denda, dan denda tunggakan Jasa Raharja tahun 2024. Program ini berlaku mulai 8 April hingga 30 Juni 2025.
Banten
Di Banten, pemutihan pajak kendaraan berlaku untuk tunggakan pajak dan denda tahun 2024 ke belakang, tanpa batasan jumlah tahun. Sama seperti provinsi lainnya, pemilik kendaraan hanya perlu membayar pajak tahun berjalan (2025).
Program ini berlangsung mulai 10 April sampai 30 Juni 2025. Informasi lebih lanjut mengenai lokasi dan mekanisme pembayaran dapat diakses melalui website resmi Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) masing-masing provinsi.
Program pemutihan pajak kendaraan ini bertujuan meringankan beban masyarakat dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah berharap program ini dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.
