Polemik bonus untuk pemain Persib Bandung yang bersumber dari penggalangan dana Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memasuki babak baru. Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat (PBB), Umuh Muchtar, secara tegas menyatakan telah mengembalikan dana bonus yang diterima.
Awalnya dijanjikan sebesar Rp1 miliar, namun Persib hanya menerima Rp356 juta secara simbolis dari Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman, pada 3 Juni 2025. Keputusan mengembalikan dana ini diambil setelah muncul keraguan dan pertanyaan terkait transparansi sumber dana tersebut.
Dana Bonus Persib Dikembalikan: Ketidakjelasan Sumber Dana Menjadi Alasan Utama
Umuh Muchtar, sosok berpengaruh di Persib, menjelaskan alasan di balik pengembalian dana bonus tersebut. Ia menekankan bahwa dana yang diterima tidak sesuai dengan komitmen awal, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan.
Ia membedakan bonus dari sumber pribadi Dedi Mulyadi (Rp1 miliar) dengan dana ASN. Umuh menegaskan bahwa dana dari Dedi Mulyadi tidak bermasalah, berbeda dengan dana yang bersumber dari ASN.
Ketidakjelasan ini yang menjadi dasar utama keputusan mengembalikan dana tersebut. Umuh ingin memastikan transparansi dan menghindari spekulasi negatif yang dapat merugikan klub dan para pendukungnya.
Kecurigaan Terhadap Transparansi Penggalangan Dana ASN
Umuh mengungkapkan kecurigaannya terkait transparansi pengumpulan dana dari ASN. Ia mempertanyakan kesesuaian antara dana yang dijanjikan (Rp1 miliar) dengan yang diterima Persib (Rp356 juta).
Ketidaksesuaian ini memicu kecurigaan adanya potensi penyimpangan. Umuh ingin memastikan semua dana yang terkumpul dari ASN dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel.
Oleh karena itu, pengembalian dana dilakukan sebagai langkah antisipatif untuk menjaga nama baik Persib dan menghindari tudingan menerima dana tanpa kejelasan.
Tuntutan Transparansi dan Kejelasan Sumber Dana
Umuh mendesak agar ada kejelasan mengenai asal usul dana ASN yang dikumpulkan. Ia meminta rincian detail, termasuk daftar ASN yang berkontribusi dan jumlah donasi masing-masing.
Transparansi menjadi kunci utama dalam kasus ini. Umuh ingin memastikan tidak ada penyimpangan atau pengurangan dana yang seharusnya diterima Persib.
Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik, khususnya para bobotoh (suporter Persib), serta menjaga integritas klub. Umuh berkomitmen untuk menjaga transparansi keuangan Persib.
Staf Persib telah diinstruksikan untuk mengembalikan seluruh dana Rp356 juta. Umuh menegaskan bahwa ia tidak akan menerima sepeserpun dari dana tersebut. Komitmennya pada transparansi dan akuntabilitas sangatlah penting baginya.
Ke depan, diharapkan kasus ini dapat menjadi pembelajaran penting bagi semua pihak terkait pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan sosial dan dukungan kepada klub olahraga.
Peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya mekanisme pengawasan yang ketat agar dana yang terkumpul dapat digunakan sesuai peruntukannya dan menghindari potensi penyimpangan.
