Sekitar 100 tenaga kerja pariwisata di Bali mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun ini. Penurunan kunjungan wisata akibat berkurangnya event di awal tahun menjadi salah satu penyebabnya. Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana tengah menyelidiki laporan tersebut.
Menpar Widiyanti menyatakan pihaknya sedang mempelajari laporan PHK tersebut. Pernyataan ini disampaikan usai pembukaan Bali and Beyond Travel Fair (BBTF) di Kabupaten Badung, Rabu, 11 Juni 2025.
Penurunan Kunjungan Wisata dan Dampaknya
Dinas Ketenagakerjaan Bali mencatat sekitar 100 laporan PHK di sektor pariwisata Badung. Penurunan jumlah kegiatan Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) menjadi faktor yang dikaitkan dengan PHK tersebut.
Kegiatan MICE biasanya digagas pemerintah. Penurunannya berdampak pada penurunan okupansi hotel dan restoran di Bali.
Menpar Widiyanti mengakui penurunan okupansi beberapa bulan terakhir. Hal ini disebabkan penyesuaian pola penghematan anggaran pemerintah.
Upaya Pemerintah Memulihkan Pariwisata Bali
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengeluarkan kebijakan baru. Pemerintah daerah diizinkan menggelar pertemuan di hotel dan restoran.
Kebijakan ini diharapkan dapat memperbaiki kondisi industri pariwisata Bali. Menpar berharap okupansi dan pendapatan dari sektor MICE akan meningkat.
Selain itu, pemerintah juga menawarkan insentif untuk menarik wisatawan. Diskon perjalanan, pesawat, kereta, kapal, dan tol menjadi bagian dari insentif tersebut.
Insentif diharapkan dapat meningkatkan jumlah wisatawan ke Bali. Dengan demikian, tenaga kerja yang dirumahkan dapat kembali bekerja.
Wakil Ketua PHRI Bali, Gusti Ngurah Rai Suryawijaya, sebelumnya memberikan keterangan. Kegiatan MICE di Bali berkontribusi sekitar 30 persen terhadap kunjungan wisata.
Suryawijaya berpendapat PHK seharusnya tidak terjadi. Kunjungan wisatawan untuk liburan tetap tinggi, dengan okupansi hotel mencapai 70 persen.
Kebijakan Mendagri dan Harapan PHRI Bali
Mendagri Tito Karnavian telah mengeluarkan izin baru. Pemerintah daerah di seluruh Indonesia dapat kembali menggelar kegiatan dan rapat di hotel dan restoran.
Pernyataan ini disampaikan Mendagri Tito saat menghadiri Musrenbang di Mataram, NTB, Rabu, 4 Juni 2025. Mendagri menjamin kebijakan ini karena telah berkoordinasi langsung dengan Presiden.
Mendagri menekankan pentingnya keberlangsungan hotel dan restoran. Mereka merupakan penyedia lapangan kerja dan memiliki rantai pasokan yang luas.
PHRI Bali menyambut baik kebijakan baru tersebut. Mereka berharap tidak akan ada lagi PHK tenaga kerja pariwisata di masa mendatang.
Mendagri Tito menjelaskan alasan kebijakan tersebut. Pemotongan anggaran pemerintah pusat tidak terlalu signifikan sehingga alokasi anggaran lain tidak terganggu.
Tito juga meminta pemerintah daerah bijak dalam penggunaan anggaran. Jumlah rapat dan perjalanan dinas perlu diperhatikan agar efisien.
Secara keseluruhan, upaya pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata Bali tengah berjalan. Kebijakan baru dari Mendagri dan pemberian insentif diharapkan dapat meningkatkan kembali kunjungan wisatawan dan menyelamatkan lapangan kerja di sektor pariwisata. Meskipun tantangan masih ada, optimisme untuk pemulihan sektor pariwisata Bali tetap tinggi.
