Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta menyatakan dukungan penuh terhadap upaya pemerintah dalam memberantas pelanggaran Over Dimension Over Loading (ODOL). Namun, mereka menekankan pentingnya penerapan kebijakan yang tepat sasaran agar tidak mengganggu kelancaran arus logistik nasional.
Ketua DPW ALFI DKI Jakarta, Adil Karim, menegaskan komitmen ALFI dalam mendukung penghapusan praktik ODOL demi keselamatan dan efisiensi. Namun, perencanaan yang matang dan payung hukum yang komprehensif menjadi kunci keberhasilannya.
Dukungan ALFI DKI Jakarta terhadap Penghapusan ODOL
ALFI DKI Jakarta secara prinsip mendukung pemberantasan ODOL. Hal ini didasarkan pada prioritas keselamatan dan keamanan dalam transportasi logistik.
Adil Karim menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan rinci. Hal ini untuk mencegah diskriminasi dan penegakan hukum yang sembarangan, khususnya terkait pencabutan izin usaha.
Perlunya Roadmap dan Regulasi yang Komprehensif
Penindakan terhadap pelanggar ODOL harus didasari regulasi yang detail. Adil Karim juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan faktor lain selain ukuran dan muatan kendaraan.
Kompetensi pengemudi dan perawatan armada juga sangat berpengaruh pada keselamatan. Banyak kecelakaan yang terjadi bukan karena pelanggaran ODOL.
Perbedaan Angkutan Peti Kemas dan Non-Kontainer
Penerapan kebijakan zero ODOL tidak bisa diterapkan secara seragam. Angkutan peti kemas, misalnya, sudah diatur ketat berdasarkan standar internasional.
Berat kontainer telah diverifikasi melalui sistem Verified Gross Mass (VGM). Oleh karena itu, angkutan peti kemas tidak seharusnya serta-merta dikategorikan ODOL.
Pentingnya Kolaborasi dan Roadmap Zero ODOL
Angkutan peti kemas berbeda dengan angkutan non-kontainer seperti semen, baja, atau hasil tambang. Aturan ODOL perlu disusun secara spesifik untuk masing-masing jenis angkutan.
Proses penyusunan aturan harus melibatkan pelaku industri dan kementerian terkait. Hal ini penting agar regulasi yang dihasilkan bisa mengakomodir kepentingan semua pihak.
ALFI DKI Jakarta berharap pemerintah segera merumuskan roadmap zero ODOL yang komprehensif dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Tanpa roadmap yang jelas, penegakan aturan berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat pertumbuhan ekonomi.
Keberhasilan program zero ODOL sangat bergantung pada perencanaan yang matang, regulasi yang komprehensif, dan kolaborasi yang baik antara pemerintah dan pelaku industri. Dengan demikian, tujuan utama yaitu meningkatkan keselamatan dan efisiensi transportasi logistik dapat tercapai tanpa mengorbankan kelancaran arus barang di Indonesia.
