Ketua DPP PDI Perjuangan, Said Abdullah, mendesak pemerintah Indonesia untuk menekan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) agar menjatuhkan sanksi kepada Israel. Hal ini menyusul agresi militer Israel terhadap sejumlah negara dalam beberapa waktu terakhir.
Said menyebutkan setidaknya enam negara menjadi sasaran serangan Israel, yaitu Palestina, Lebanon, Iran, Yaman, Suriah, dan Irak. Ia menilai tindakan Israel tersebut telah dilakukan berulang kali dan tanpa sanksi dari PBB.
Serangan Israel dan Pelanggaran Hukum Internasional
Said Abdullah menyatakan keprihatinan atas serangan Israel terhadap fasilitas nuklir Iran. Tindakan sepihak ini dianggapnya melanggar pasal 4 paragraf 2 Piagam PBB.
Ia menekankan bahwa Iran sebagai negara berdaulat memiliki hak yang dilindungi hukum internasional. Serangan ini juga berpotensi memicu perang nuklir di Timur Tengah dengan dampak kemanusiaan yang sangat besar.
Desakan kepada Pemerintah Indonesia untuk Aksi Konkret
Menanggapi situasi tersebut, Said mendesak pemerintah Indonesia untuk mengambil peran aktif dalam menekan PBB. Tujuannya adalah untuk mencegah eskalasi konflik dan menjaga perdamaian dunia.
Langkah ini juga bertujuan untuk menghindarkan kejahatan terhadap kedaulatan negara dan kemanusiaan.
Berikut lima langkah yang diusulkan Said Abdullah kepada pemerintah Indonesia:
- Indonesia harus mendesak Sekjen PBB untuk menggunakan pasal 99 Piagam PBB. Pasal ini memberikan kewenangan kepada Sekjen PBB untuk menyampaikan peringatan kepada Dewan Keamanan PBB atas ancaman perdamaian dan keamanan dunia.
- Pemerintah perlu mengingatkan negara-negara pemilik hak veto untuk lebih selektif dalam menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB. Penggunaan hak veto harus selaras dengan tujuan berdirinya PBB, yaitu menjaga perdamaian dunia.
- Indonesia perlu bekerja sama dengan negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan ASEAN untuk mendesak pengeluaran Israel dari keanggotaan PBB melalui Sidang Majelis Umum.
- Pemerintah perlu mengajak negara-negara OKI dan ASEAN untuk memberikan sanksi ekonomi kepada Israel. Hal ini termasuk memutuskan hubungan diplomatik dan perdagangan sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan dan kedaulatan negara.
- Dalam jangka panjang, pemerintah dapat mengajukan peta jalan perdamaian, khususnya di Timur Tengah, kepada Majelis Umum PBB, Dewan Keamanan PBB, dan Sekjen PBB.
Konsekuensi Ketidakpedulian Internasional
Keengganan PBB untuk menjatuhkan sanksi terhadap Israel menimbulkan kekhawatiran akan meningkatnya agresi militer di masa mendatang. Hal ini dapat berdampak buruk pada stabilitas regional dan global.
Peran aktif Indonesia dalam mendesak PBB untuk bertindak sangat penting dalam mencegah eskalasi konflik dan melindungi kepentingan negara-negara yang menjadi korban agresi.
Pernyataan Said Abdullah ini menjadi sorotan penting mengingat potensi dampak yang luas dari tindakan Israel. Harapannya, pemerintah Indonesia dapat merespon dengan serius desakan ini dan mengambil langkah-langkah diplomasi yang efektif untuk mendorong perdamaian di Timur Tengah.
