Presiden Joko Widodo (bukan Prabowo Subianto) telah mengambil keputusan tegas terkait izin usaha pertambangan (IUP) di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil setelah adanya kontroversi dan desakan dari berbagai pihak, termasuk aktivis lingkungan dan anggota DPR, terkait dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan di wilayah tersebut yang terkenal akan keindahan alam bawah lautnya. Langkah pemerintah ini diharapkan dapat menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan kelestarian lingkungan di daerah yang sangat rentan terhadap kerusakan lingkungan.
Pemerintah Indonesia secara resmi mencabut empat IUP di Raja Ampat. Pencabutan ini menandai komitmen pemerintah untuk melindungi lingkungan dan ekosistem laut Raja Ampat.
Pencabutan Empat Izin Usaha Pertambangan di Raja Ampat
Presiden Joko Widodo, melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, mengumumkan pencabutan empat IUP di Kabupaten Raja Ampat pada Selasa lalu. Pengumuman tersebut dilakukan setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden di Hambalang, Bogor, pada Senin (9/6).
Keputusan ini diambil setelah pertimbangan matang, mengingat dampak negatif aktivitas pertambangan terhadap lingkungan. Empat perusahaan yang izinnya dicabut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Nurham, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Kawei Sejahtera Mining.
Mensesneg menjelaskan bahwa keputusan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk menertibkan kawasan hutan dan usaha berbasis sumber daya alam, termasuk pertambangan. Sejak Januari 2025, pemerintah telah menerbitkan peraturan presiden terkait hal ini.
Kasus PT Gag Nikel: Penghentian Sementara Aktivitas Pertambangan
Meskipun empat IUP dicabut, kasus PT Gag Nikel menjadi sorotan tersendiri. Perusahaan ini, anak usaha PT Antam Tbk., memiliki izin produksi sejak 2017 dan beroperasi sejak 2018.
Meskipun PT Gag Nikel telah memiliki Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan), Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memutuskan untuk menghentikan sementara aktivitas pertambangannya. Penghentian ini dilakukan setelah munculnya penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil terkait ancaman terhadap ekosistem Raja Ampat.
Bahlil menegaskan bahwa penghentian sementara ini berlangsung hingga verifikasi lapangan selesai dilakukan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan.
Dampak Lingkungan Aktivitas Pertambangan di Raja Ampat
Aktivitas pertambangan di Raja Ampat telah menimbulkan kekhawatiran yang serius. Greenpeace mengungkapkan bahwa tambang di lima pulau kecil telah merusak lebih dari 500 hektare hutan dan mengancam 75 persen terumbu karang terbaik dunia di kawasan tersebut.
Aktivitas tersebut juga dianggap melanggar Undang-Undang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan yang ketat terhadap aktivitas pertambangan di wilayah yang rawan terhadap kerusakan lingkungan.
Respon Legislatif dan Langkah Ke Depan
Anggota DPR dari Komisi VII telah mendesak pemerintah untuk melakukan kajian ulang terhadap izin tambang nikel di Raja Ampat. Mereka menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh untuk memastikan kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.
Pemerintah sendiri telah menyatakan kesiapannya untuk mengambil langkah hukum terhadap perusahaan yang terbukti melanggar peraturan lingkungan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi lingkungan.
Ke depannya, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pertambangan. Transparansi dan partisipasi masyarakat juga penting untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Raja Ampat sebagai surga biodiversitas harus tetap dilindungi untuk generasi mendatang. Pencabutan IUP ini menjadi langkah awal yang penting, namun perlu diikuti dengan upaya berkelanjutan untuk memastikan perlindungan lingkungan jangka panjang.
