Premanisme kembali menjadi sorotan tajam di Indonesia. Keluhan investor asing terkait gangguan keamanan dan ketidakpastian hukum dalam berbisnis semakin menguatkan isu ini. Aksi intimidasi, pemerasan, dan kekerasan oleh kelompok preman bukan hanya mengganggu operasional perusahaan, tetapi juga merusak citra Indonesia sebagai destinasi investasi yang aman dan menarik.
Dampak premanisme meluas, bahkan hingga mengganggu investasi besar seperti pabrik mobil listrik BYD dan VinFast. Hal ini telah menarik perhatian media asing, yang turut menyoroti permasalahan tersebut.
Premanisme Menghambat Investasi, Indonesia Dicap Negara Gengster
South China Morning Post, media asal China tempat BYD berasal, mempublikasikan artikel berjudul “Indonesia’s EV revolution held hostage by ‘preman’ gangster problem.” Artikel tersebut menyoroti premanisme sebagai ancaman serius bagi masa depan Indonesia sebagai pusat industri mobil listrik di ASEAN. Media ini bahkan menyebut preman memiliki koneksi ke elit politik dan penegak hukum.
Sejarah premanisme di Indonesia, menurut South China Morning Post, dapat ditelusuri hingga era kolonial Belanda. Kala itu, preman digunakan untuk mengeruk kekayaan bagi penjajah. Kini, mereka telah menjadi kekuatan yang mengakar dalam struktur ekonomi dan politik nasional.
Pakar Sebut Premanisme Sebagai ‘Tradisi’ dalam Investasi Besar
Ian Wilson, dosen senior di Murdoch University Australia dan penulis buku “The Politics of Protection Rackets in Post New-Order Indonesia,” mengatakan gangguan preman terhadap investasi besar bukanlah hal yang mengejutkan. Perusahaan besar yang ingin masuk ke suatu wilayah di Indonesia, seringkali akan menemui “jawara” lokal dan menjalin komunikasi dengan mereka.
Seringkali, lanjut Wilson, perusahaan “membayar” preman atau menawarkan pekerjaan sebagai satpam atau petugas kebersihan. Namun masalah akan rumit jika kelompok preman tersebut tergabung dalam organisasi massa besar atau ormas. Koneksi dengan politisi atau partai politik akan membuat mereka lebih berani dan agresif.
Pergantian Pemerintahan dan Aksi Preman
Pergantian pemerintahan seringkali memicu kelompok preman untuk mencoba mendorong batas dan menguji seberapa jauh mereka bisa bertindak. Hal ini karena relasi kekuasaan biasanya akan diatur ulang setelah pergantian pemerintahan. Situasi ini menambah ketidakpastian hukum dan keamanan bagi investor.
Pemerintah Bentuk Satgas Terpadu untuk Atasi Premanisme
Pemerintah Indonesia merespon isu ini dengan serius. Menko Polhukam Budi Gunawan menyatakan akan segera dibentuk Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas keamanan dan kepastian hukum demi mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan tegas terkait hal ini. Negara tidak boleh kalah terhadap kelompok yang menggunakan kekerasan, intimidasi, atau pemalakan di ruang publik. Kehadiran negara harus nyata dalam memberi rasa aman kepada masyarakat.
Tugas dan Fokus Satgas Terpadu
Satgas Terpadu akan melibatkan TNI, Polri, dan lembaga penegak hukum lainnya. Fokus utamanya adalah memberantas premanisme di wilayah strategis seperti kawasan industri, pelabuhan, pusat logistik, dan proyek-proyek investasi prioritas nasional. Pemberantasan premanisme menjadi bagian dari upaya percepatan pertumbuhan ekonomi nasional.
Budi Gunawan menekankan bahwa stabilitas keamanan dan kepastian hukum sangat penting untuk menarik investasi. Ketidakpastian hukum dan aksi premanisme merupakan hambatan serius bagi iklim usaha di Indonesia.
Pemerintah menyadari bahwa stabilitas keamanan merupakan fondasi utama pembangunan ekonomi. Kepercayaan investor akan terus tergerus tanpa adanya stabilitas keamanan dan kepastian hukum. Setiap tindakan yang mengancam ketertiban umum dan rasa aman masyarakat akan ditangani secara terukur sesuai hukum. Pembentukan Satgas Terpadu ini diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia dan memperbaiki citra negara di mata dunia.
