Polda Jawa Timur (Jatim) gencar memberantas premanisme. Dalam kurun waktu 10 hari terakhir, tercatat 1.200 kasus premanisme ditangani. Hal ini disampaikan Karo Ops Polda Jatim, Kombes Jimmy Agustinus Anes.
Dari jumlah tersebut, 276 kasus telah dinaikkan ke tahap penyidikan. Sisanya, berupa tindak pidana ringan yang ditangani dengan pembinaan.
Polda Jatim Tangani 1.200 Kasus Premanisme dalam 10 Hari
Operasi Pekat II Semeru 2025 yang berakhir pada 14 Mei 2025, akan dilanjutkan sebagai operasi rutin dengan peningkatan intensitas.
Polda Jatim juga melakukan peninjauan langsung ke titik-titik rawan premanisme di Jawa Timur, seperti pelabuhan, kawasan industri, dan pusat ekonomi pada 11-12 Mei 2025.
Polda Jateng Juga Gelar Operasi Serupa, Ratusan Pelaku Ditangkap
Polda Jawa Tengah dan 35 Polres jajarannya menggelar operasi serupa pada 10 Mei 2025. Ratusan orang ditangkap.
Para pelaku yang ditangkap antara lain terlibat tawuran, balap liar, parkir liar, pengamen, dan sejumlah orang yang mabuk di tempat umum. Tercatat 18 pemabuk dan 6 penjual minuman keras diamankan.
Operasi ini bertujuan menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah Jawa Tengah, menciptakan situasi kondusif bagi investasi dan dunia usaha. Polda Jateng berharap masyarakat aktif melaporkan aksi premanisme yang meresahkan.
Pemerintah Tegas Tindak Premanisme yang Ganggu Investasi
Menko Polkam Jenderal (Purn) Budi Gunawan menegaskan pemerintah berkomitmen menindak tegas premanisme dan ormas yang mengganggu investasi.
Hal ini sebagai respons atas laporan warga terkait pungutan liar oleh oknum ormas kepada para pengusaha. Satgas Terpadu Operasi Penanganan Premanisme dan Ormas telah dibentuk.
Pembentukan Satgas ini bertujuan untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kepastian hukum, menjamin investasi dan usaha. Ini sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga ketertiban umum dan stabilitas sosial.
Penindakan hukum dan pembinaan menjadi dua langkah utama yang akan dilakukan pemerintah terhadap oknum ormas yang terlibat premanisme.
Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polkam, Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, menekankan pentingnya komitmen bersama dalam memberantas premanisme. Premanisme dinilai menghambat investasi dan pembangunan.
Eko menjelaskan premanisme mengganggu target pembangunan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita, terutama terkait investasi dalam dan luar negeri.
Langkah tegas dari kepolisian di Jawa Timur dan Jawa Tengah menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas premanisme. Dukungan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
