Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjerat ratusan pejabat publik dalam kurun waktu kurang lebih setahun terakhir. Data yang dihimpun KPK menunjukkan tingginya angka korupsi di kalangan legislatif dan kepala daerah.
Dari Januari 2024 hingga Mei 2025, KPK berhasil menindak 363 anggota legislatif, baik di tingkat pusat maupun daerah. Jumlah ini menunjukkan permasalahan serius yang perlu ditangani secara menyeluruh.
Korupsi di Kalangan Politik: Angka yang Mencengangkan
Jumlah pejabat publik yang terjerat kasus korupsi sangat mengkhawatirkan. Selain 363 anggota legislatif, KPK juga menjerat 201 kepala daerah.
Rinciannya, sebanyak 171 Bupati dan Wali Kota, serta 30 Gubernur telah ditetapkan sebagai tersangka korupsi. Ini menunjukan betapa mengakarnya masalah korupsi di pemerintahan Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa sektor politik menjadi penyumbang terbesar kasus korupsi yang ditangani KPK. Hal ini menjadi fokus utama perhatian lembaga antirasuah.
Kajian KPK: Memetakan Pembiayaan Politik
Menanggapi tingginya angka korupsi di sektor politik, KPK tengah melakukan kajian mendalam. Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan mencari solusi.
KPK telah melakukan kajian serupa pada tahun 2011, yang fokus pada perhitungan rasional bantuan keuangan partai politik. Namun, kajian tahun ini cakupannya lebih luas, meliputi seluruh proses pembiayaan politik, mulai sebelum, saat, hingga setelah pemilu.
Kajian ini diharapkan dapat memetakan potensi korupsi yang muncul dari beban pembiayaan politik yang tinggi. Selain itu, KPK juga ingin memperjelas mekanisme penggunaan anggaran negara agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan elektoral.
Budi Prasetyo menjelaskan bahwa KPK telah berdiskusi dengan berbagai pihak terkait, termasuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. KPK juga berencana berdiskusi dengan Kementerian Dalam Negeri dan para ahli.
Harapan KPK terhadap Revisi Undang-Undang Pemilu
KPK berharap hasil kajian pembiayaan politik dapat menjadi masukan berharga dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu. Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu saat ini masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
Dengan adanya masukan dari KPK, diharapkan revisi Undang-Undang Pemilu dapat memasukkan mekanisme yang lebih efektif dalam mencegah dan menindak korupsi di sektor politik. Langkah ini diharapkan bisa menekan angka korupsi di masa mendatang.
Kesimpulannya, angka korupsi di kalangan pejabat publik, terutama politisi, sangat mengkhawatirkan. Upaya KPK untuk melakukan kajian mendalam terhadap pembiayaan politik dan berharap revisi Undang-Undang Pemilu menjadi langkah yang tepat untuk mengatasi masalah ini. Harapannya, langkah-langkah ini akan menciptakan sistem politik yang lebih bersih dan transparan di Indonesia.
