Polemik perubahan Fakultas Teknologi Pertanian (Fateta) Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi sekolah teknik terus bergulir. Langkah ini menuai kritik tajam dari mahasiswa hingga alumni IPB. Komisi X DPR pun turun tangan dan akan meminta klarifikasi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Kritik tersebut terutama diarahkan kepada Dekan Fateta, Prof. Slamet Budijanto, yang dinilai kurang transparan dalam pengambilan keputusan. Komisi X DPR berencana membahas hal ini dalam masa sidang berikutnya.
DPR Akan Minta Penjelasan Kemendikbudristek
Ketua Komisi X DPR, Hetifah, menyatakan bahwa Kemendikbudristek akan diundang dalam Rapat Kerja (Raker) ataupun Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi X pada masa sidang IV DPR yang dimulai 23 Juni 2025.
Meskipun bukan agenda khusus, Komisi X akan meminta penjelasan Kemendikbudristek terkait perubahan status Fateta IPB. Hetifah menekankan pentingnya tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance) yang mengedepankan transparansi, partisipasi, dan dialog.
Perubahan Nama Fateta: Harus Berbasis Filosofi yang Kuat
Pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio, berpendapat bahwa suara para alumni dan profesor senior Fateta tidak boleh diabaikan. Perubahan nama fakultas, menurutnya, harus dilandasi filosofi yang kuat dan jelas.
Agus mempertanyakan alasan perubahan nama tersebut. Ia menilai, jika yang ingin dilakukan adalah transformasi, maka cukup melakukan perubahan kurikulum, bukan mengganti nama fakultas yang sudah mapan dan dikenal luas.
Menurutnya, perubahan yang mendasar seperti mengganti nama Fakultas seharusnya tidak diperlukan. Cukup dengan melakukan perubahan di level mata kuliah saja.
Peran Fateta dalam Kedaulatan Pangan
Prof. Aman Wirakartakusumah, Presiden International Union of Food Science and Technology dan alumni senior Fateta IPB, menekankan peran penting Fateta dalam pembangunan pertanian nasional.
Ia menjelaskan bahwa Fateta dirancang sebagai perpaduan ilmu teknik, ilmu alam, manajemen, dan teknologi. Perubahan menjadi sekolah teknik justru dikhawatirkan akan mengerdilkan peran Fateta.
Prof. Aman menekankan pentingnya teknologi dalam pembangunan pangan, mulai dari pengelolaan lahan, air, pupuk, hingga pascapanen dan industri pengolahan. Hal ini juga sejalan dengan cita-cita kemandirian pangan nasional.
Agus menambahkan bahwa Fateta IPB memiliki akar yang kuat di sektor pertanian dan memiliki peran penting dalam mewujudkan visi kemandirian pangan. Perubahan kurikulum, bukan perubahan nama, seharusnya menjadi fokus utama jika memang ada rencana transformasi.
Perubahan Fateta IPB menjadi sekolah teknik memicu perdebatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari mahasiswa, alumni, hingga pemerintah. Transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan menjadi kunci penting dalam menyelesaikan polemik ini. Semoga diskusi yang akan dilakukan Komisi X DPR dengan Kemendikbudristek dapat memberikan penjelasan yang komprehensif dan solusi yang tepat.
