Para pengemudi ojek online (ojol) di Indonesia tengah memperjuangkan legalitas profesi mereka. Selama ini, status mereka masih abu-abu dan terganjal oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan berdampak pada kesejahteraan para pengemudi. Oleh karena itu, mereka mendesak pemerintah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik.
Status Hukum Ojol yang Tidak Jelas
Menurut Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojol Garda Indonesia, Igun Wicaksono, UU LLAJ menyatakan ojek online ilegal. Ini menjadi kendala utama bagi para pengemudi untuk mendapatkan perlindungan hukum.
Untuk mengubah status menjadi legal, ojol harus berstatus angkutan umum. Namun, hal ini dianggap sangat sulit untuk diterapkan secara luas pada kendaraan roda dua.
Upaya Menuju Legalitas Melalui UU Khusus
Sebagai solusi, muncul usulan untuk membuat Undang-Undang khusus yang mengatur angkutan online. Hal ini diharapkan dapat memberikan payung hukum yang kuat bagi ojol.
Dengan adanya UU khusus, diharapkan akan ada sanksi yang tegas bagi pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan aplikasi maupun pengemudi. Saat ini, minimnya sanksi membuat perusahaan aplikasi leluasa beroperasi tanpa pengawasan yang ketat.
Dampak Ketiadaan Sanksi dan Harapan ke Depan
Ketiadaan sanksi yang tegas menyebabkan pemerintah sulit melakukan intervensi terhadap masalah yang dialami para pengemudi. Potongan biaya aplikasi yang tinggi, misalnya, menjadi salah satu masalah yang belum terselesaikan.
UU khusus diharapkan dapat mengatur secara detail operasional angkutan online, termasuk besaran potongan biaya aplikasi dan perlindungan hukum bagi para pengemudi. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan pengemudi ojol dapat terjamin.
Dengan adanya payung hukum yang kuat, para pengemudi ojol dapat menjalankan profesinya dengan lebih tenang dan terlindungi. Mereka berharap pemerintah segera mewujudkan UU khusus angkutan online ini agar memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik.
Kejelasan regulasi dan sanksi yang tegas akan menciptakan ekosistem yang lebih adil dan berkelanjutan bagi industri transportasi online di Indonesia. Hal ini tidak hanya berdampak positif bagi para pengemudi, tetapi juga bagi pengguna jasa transportasi online.
Selain itu, diharapkan UU tersebut juga dapat melindungi konsumen dari praktik-praktik yang merugikan, seperti tarif yang tidak wajar atau pelayanan yang buruk. Dengan demikian, terciptalah ekosistem transportasi online yang sehat dan tertib.
