Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek), Nadiem Makarim, telah menyelesaikan pemeriksaan di Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2023. Pemeriksaan yang berlangsung hampir 12 jam, sejak pukul 09.10 WIB hingga 20.58 WIB pada Senin, 23 Juni 2025, menarik perhatian publik.
Nadiem Makarim menyatakan telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara yang patuh hukum. Ia juga menyampaikan rasa terima kasih kepada tim penyidik atas profesionalitas dan sikap baik selama proses pemeriksaan.
Pemeriksaan Intensif Selama 12 Jam
Nadiem tiba di Gedung Bundar Jampidsus Kejagung sekitar pukul 09.10 WIB. Ia didampingi oleh tim kuasa hukumnya.
Selama pemeriksaan, Nadiem Makarim tidak memberikan komentar kepada awak media. Ia hanya tersenyum dan langsung masuk ke gedung.
Setelah hampir 12 jam menjalani pemeriksaan, Nadiem keluar dari gedung sekitar pukul 20.58 WIB. Ia menegaskan kesiapannya untuk bekerja sama dengan proses hukum yang berlaku.
Latar Belakang Kasus Korupsi Digitalisasi Pendidikan
Kasus dugaan korupsi ini tengah diusut Kejagung terkait pengadaan digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek tahun 2019-2023. Anggaran yang dialokasikan mencapai hampir Rp 10 triliun.
Kejagung telah meningkatkan status penanganan perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada tanggal 26 Mei 2025. Hal ini berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 38 dan seterusnya yang diterbitkan pada 20 Mei 2025.
Kapuspenkum Kejagung, Harli Siregar, menyatakan bahwa peningkatan status ini merupakan langkah penting dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Nadiem Makarim dan Komitmen Terhadap Transparansi Hukum
Nadiem menyatakan komitmennya terhadap penegakan hukum yang adil dan transparan. Ia percaya bahwa hal ini merupakan pilar penting bagi demokrasi dan pemerintahan yang bersih.
Pernyataan Nadiem ini menunjukkan sikap kooperatifnya dalam menghadapi proses hukum yang tengah berjalan. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.
Kehadiran Nadiem dalam memenuhi panggilan Kejagung menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menindaklanjuti dugaan korupsi di sektor pendidikan.
Proses hukum terkait kasus ini masih terus berjalan. Kejagung akan terus melakukan investigasi untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap seluruh pihak yang terlibat. Publik menantikan kejelasan dan transparansi dalam pengungkapan kasus ini untuk memastikan keadilan ditegakkan.
Pemeriksaan Nadiem Makarim menjadi sorotan karena posisisnya sebagai mantan menteri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian dalam penegakan hukum di Indonesia.
