Lippo Group baru-baru ini memperkenalkan desain rumah subsidi mungil di Lobby Nobu Bank, Lippo Mall Nusantara, Semanggi, Jakarta. Dua model rumah dipamerkan, yang pertama berukuran 14 meter persegi satu lantai, dan yang kedua seluas 23,4 meter persegi dua lantai. Inovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hunian terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Desain-desain ini menarik perhatian karena menawarkan solusi hunian layak di tengah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan. Harga dan skema cicilan yang ditawarkan juga menjadi pertimbangan penting bagi calon pembeli. Artikel ini akan mengulas lebih detail mengenai tujuh fakta penting terkait rumah subsidi mungil tersebut.
Spesifikasi dan Desain Rumah Subsidi Mungil
Lippo Group menampilkan dua contoh *mock up* rumah subsidi. Tipe pertama berukuran 14 m² dengan satu kamar tidur, satu kamar mandi, dan ruang keluarga menyatu dengan dapur sederhana. Luas tanahnya 25 m² (2,6 m x 9,6 m).
Tipe kedua lebih besar, dengan luas bangunan 23,4 m² dan dua lantai. Rumah ini menyediakan dua kamar tidur dan dua kamar mandi. Luas tanahnya 26,3 m² (2,6 m x 10,1 m).
Rumah tipe satu kamar tidur memiliki teras depan untuk satu mobil. Setelah masuk, terdapat ruang keluarga yang langsung bersebelahan dengan dapur dan wastafel. Kamar tidur dapat menampung kasur ukuran 160×200 cm, dan terdapat lemari sederhana tanpa pintu.
Desain tipe dua kamar tidur memiliki tangga yang menghubungkan lantai satu dan dua. Kamar tidur di lantai atas memiliki spesifikasi yang sama dengan kamar tidur di lantai bawah.
Kualitas dan Fasilitas Rumah Subsidi
Meskipun berukuran mungil, Lippo Group memastikan kualitas dan kenyamanan tetap terjaga. Material bangunan yang digunakan berkualitas baik, termasuk kusen dan pintu aluminium.
Fasilitas lain yang tersedia meliputi instalasi air bersih PDAM, listrik 900 watt, dan struktur beton bertulang. Lantai keramik dipasang di seluruh bagian rumah, termasuk teras, kamar mandi, dan carport.
Dinding menggunakan bata ringan, plafon gypsum, dan atap rangka baja ringan dengan penutup spandek. Kamar mandi dilengkapi kloset duduk, wastafel, shower, dan kran. Meja dapur dan sink juga tersedia.
Harga dan Skema Pembiayaan
Rumah subsidi tipe satu kamar tidur dibanderol mulai dari Rp 100 juta per unit. Harga dapat bervariasi tergantung lokasi dan spesifikasi.
James Riady menjelaskan, rumah yang berlokasi lebih dekat ke kota besar akan lebih mahal, bahkan bisa mencapai Rp 140 juta per unit. Kementerian PKP tengah menjajaki skema cicilan yang lebih terjangkau.
Kementerian PKP menargetkan cicilan rumah subsidi menjadi Rp 600.000 – Rp 700.000 per bulan. Ini seiring dengan rencana revisi ukuran minimal rumah subsidi menjadi 18 meter persegi.
Cicilan ini jauh lebih rendah dari cicilan rumah subsidi dengan skema FLPP yang umumnya di atas Rp 1 juta per bulan. Pemerintah berharap skema ini dapat menjangkau lebih banyak masyarakat berpenghasilan rendah.
Lokasi dan Aksesibilitas
Lokasi pembangunan rumah subsidi akan ditentukan oleh pengembang, dengan prioritas aksesibilitas yang baik. Kementerian PKP menekankan pentingnya lokasi strategis, namun tetap realistis.
Lippo Group mempertimbangkan beberapa lokasi potensial seperti Cikampek, Purwakarta, dan Kabupaten Bogor. Di wilayah Tangerang, lokasi juga akan dipertimbangkan.
Fritz Atmodjo dari PT Lippo Karawaci menekankan pentingnya akses ke pusat kota dan tempat kerja. Konsep Transit Oriented Development (TOD) diadaptasi, dengan prioritas kedekatan dengan area kerja.
Tanggapan Masyarakat dan Uji Publik
Kementerian PKP masih menunggu tanggapan masyarakat dan *stakeholders* terkait desain rumah subsidi mungil sebelum menetapkan aturan baru. Uji publik masih berlangsung.
Sri Haryati, Direktur Jenderal Perkotaan Kementerian PKP, menyatakan bahwa semua masukan, termasuk kritik, akan dipertimbangkan. Tujuannya untuk menyempurnakan desain dan memastikan rumah subsidi dapat diterima.
Kritik dan Masukan dari Masyarakat
Kementerian PKP menerima berbagai kritik terkait usulan rumah subsidi 18 m². Semua masukan tersebut dianggap positif dan akan digunakan untuk perbaikan.
Sri Haryati menjelaskan bahwa masukan masyarakat digunakan untuk penyempurnaan desain, seperti pengaturan ruang ibadah. Keputusan final akan diambil setelah mencapai kesepakatan.
Rumah Subsidi vs. Rusun
Sri Haryati menjelaskan bahwa pembangunan rumah subsidi mungil merupakan alternatif bagi masyarakat yang tidak nyaman tinggal di rusun. Pemilihan tipe hunian tetap diberikan kepada masyarakat.
Skema FLPP menyediakan opsi rumah tapak dan rumah susun. Pengembang akan menentukan tipe mana yang akan dibangun berdasarkan permintaan pasar.
Kesimpulannya, program rumah subsidi mungil ini merupakan upaya inovatif untuk menyediakan hunian terjangkau bagi MBR di perkotaan. Pemerintah dan pengembang tetap terbuka terhadap masukan masyarakat agar program ini dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
